Inggris mengirimkan 81.000 peringatan pajak kripto karena HMRC menargetkan keuntungan bull run yang belum dibayar

HM Revenue and Customs (HMRC) telah secara signifikan meningkatkan pengawasan terhadap pengguna kripto di Inggris selama tahun keuangan 2025-2026.

Otoritas pajak tersebut dilaporkan mengirim lebih dari 81.000 surat peringatan kepada pemegang kripto yang dicurigai mungkin memiliki pajak yang belum dibayar, menurut laporan BBC setelah meninjau permohonan kebebasan informasi.

Pemegang Kripto Inggris Diberi Peringatan

Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari 27.714 surat yang dikirim pada tahun 2024. HMRC meyakini sebagian besar pajak yang belum dibayar terkait dengan keuntungan yang diperoleh selama pasar kripto bullish antara 2022 hingga 2025. Otoritas pajak tersebut mengingatkan para penerima surat bahwa kewajiban pajak dapat muncul ketika kripto dijual, diberikan, ditukar, atau digunakan untuk melakukan pembelian.

Kegagalan membayar dapat mengakibatkan denda hingga 100% dari pajak yang terutang, selain bunga. Sementara itu, transfer ke luar negeri berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih besar.

Pengetatan ini juga akan menjadi lebih luas saat HMRC bersiap untuk menerima kewenangan baru pada tahun 2027. Perusahaan luar negeri akan diwajibkan untuk menyerahkan informasi pelanggan kepada otoritas pajak Inggris, yang memperkirakan langkah ini dapat menghasilkan £315 juta (atau $430 juta) pada tahun 2030.

Neela Chauhan, seorang mitra di perusahaan akuntansi UHY Hacker Young, mengatakan kepada BBC bahwa banyak trader adalah anak muda dan memiliki sedikit pengalaman sebelumnya dalam berurusan dengan HMRC. Ia mengatakan beberapa orang berasumsi bahwa institusi tersebut memiliki visibilitas terbatas terhadap aktivitas kripto mereka. Chauhan juga menyampaikan bahwa otoritas menduga banyak investor menghindari pajak dan menyarankan bahwa mengidentifikasi kewajiban pajak yang belum dibayar di antara pemegang aset kaya bisa menjadi jauh lebih mudah setelah kewenangan baru berlaku.

Saat HMRC memperketat pengawasan, akses perbankan menjadi perhatian serius bagi industri.

Hambatan Perbankan

Pada awal bulan ini, Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group Parlemen meminta direktur utama bank-bank besar di Inggris untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani bisnis cryptocurrency. Anggota Parlemen dari Partai Buruh Gurinder Singh Josan dan Lord Vaizey dari Didcot mengirim surat tersebut setelah mendengar keluhan berulang dari perusahaan yang tidak bisa membuka rekening bank, serta laporan adanya pembatasan pembayaran.

Kelompok ini menanyakan kepada bank mengenai kebijakan mereka, batasan transaksi, alasan di balik keputusan tersebut, dan apakah aturan kripto baru yang akan datang di Inggris dapat mengubah pendekatan mereka. Para anggota parlemen menerima bahwa bank harus memberantas kejahatan keuangan dan melindungi nasabah, tetapi menegaskan bahwa perusahaan harus dinilai berdasarkan risiko individu, bukan hanya karena mereka bagian dari sektor tersebut. Vaizey menyebut masalah perbankan sebagai “bentuk friksi yang tidak perlu.”

Penelitian dari UK Cryptoasset Business Council menemukan bahwa bank memblokir atau menunda sekitar 40% dari upaya transfer ke bursa aset digital.