- RUU ini memisahkan sekuritas dan komoditas untuk memperjelas pengawasan crypto oleh SEC dan CFTC.
- UU ini mewajibkan kontrol kustodi aset, audit, kepatuhan AML, dan stablecoin dengan cadangan 100%.
- Keringanan pajak untuk pembelian crypto dalam jumlah kecil serta perlindungan konsumen bertujuan mendukung adopsi.
Senator AS Cynthia Lummis mengatakan Responsible Financial Innovation Act tahun 2026 akan secara jelas memisahkan sekuritas dari komoditas. Ia menyampaikan pernyataan ini di X, membahas regulasi crypto di AS. RUU ini menargetkan kejelasan regulasi, perlindungan investor, dan pengawasan lembaga setelah bertahun-tahun perselisihan antara SEC dan CFTC.
Sekuritas dan Komoditas
Lummis mengatakan RUU tahun 2026 akan “menarik garis tegas antara sekuritas dan komoditas,” menurut pernyataan publiknya. Ia menjelaskan bahwa pembedaan ini memungkinkan proyek crypto yang sah untuk beroperasi di bawah aturan yang dapat diprediksi. Ia juga menekankan bahwa kejelasan akan mendorong inovasi namun tetap menjaga perlindungan investor.
Menurut Lummis, ketidakpastian telah memperlambat perkembangan pasar aset digital di AS. Namun, kerangka kerja yang diusulkan mencoba mengatasi perselisihan yurisdiksi yang telah lama terjadi. RUU ini memperjelas aset mana yang tunduk pada hukum sekuritas dan mana yang memenuhi syarat sebagai komoditas.
Berdasarkan hukum saat ini, sekuritas adalah aset yang mewakili kepemilikan atau utang dalam suatu usaha bisnis. Sementara itu, komoditas adalah barang fisik seperti emas, minyak, atau hasil pertanian. Dalam crypto, pembedaan ini penting karena menentukan apakah suatu aset berada di bawah pengawasan SEC atau CFTC.
RUU ini memberikan yurisdiksi kepada CFTC atas aset crypto yang tidak memberikan kepentingan finansial dalam suatu entitas. Sebaliknya, aset yang terkait dengan hak kepemilikan atau keuntungan tetap berada di bawah pengawasan SEC. Pembagian ini secara langsung menangani kebingungan penegakan hukum yang mendominasi kasus crypto AS belakangan ini.
Apa yang Termasuk dalam Undang-Undang Ini
Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act menetapkan standar regulasi crypto yang luas. RUU ini mengatur siapa melakukan apa, bagaimana konsumen dilindungi, aturan untuk stablecoin, dan bagaimana crypto dikenai pajak. Aturan ini berlaku untuk penerbit crypto, perantara, dan penyedia kustodi.
Perusahaan crypto yang menyimpan aset milik pelanggan harus membuktikan bahwa mereka benar-benar mengendalikan atau memiliki aset tersebut. Mereka juga diwajibkan menjalani pemeriksaan tahunan oleh akuntan independen untuk memastikan asetnya benar-benar ada. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dana pelanggan.
RUU ini juga memungkinkan aturan perlindungan pelanggan dan integritas pasar yang lebih kuat, namun SEC dan CFTC harus menyetujuinya sebelum aturan tersebut berlaku. Langkah ini mengaitkan perluasan pengawasan dengan persetujuan lembaga.
Sanksi pidana berlaku untuk pelanggaran terkait persyaratan pencatatan keuangan. Selain itu, Departemen Keuangan, SEC, dan CFTC harus menilai kepatuhan terhadap program anti pencucian uang. RUU ini juga mencakup kewajiban untuk melawan pendanaan terorisme.
Ketentuan stablecoin tetap ketat dalam usulan ini. Hanya institusi penyimpanan yang boleh menerbitkan stablecoin. Penerbit harus memegang cadangan 100% untuk mendukung token yang beredar dan memungkinkan penebusan dengan nilai nominal.
RUU ini juga membahas perpajakan. Pembelian menggunakan aset digital akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan apabila keuntungan atau kerugiannya di bawah $200. Ketentuan ini menyasar transaksi sehari-hari, bukan perdagangan spekulatif.
Terkait: Senator Lummis Menyebut Bitcoin “Freedom Money” bagi Warga Amerika
Dampak Cadangan Strategis Bitcoin
Sementara kejelasan regulasi mengalami kemajuan, kebijakan crypto secara umum mengalami kemunduran selama 2025. Khususnya, ekspektasi terkait Cadangan Strategis Bitcoin AS runtuh. Kebijakan ini berasal dari usulan yang terkait dengan Senator Lummis.
Di akhir 2024, para pendukung yakin AS akan membeli Bitcoin untuk mengimbangi utang nasional. Influencer mempromosikan gagasan ini secara agresif di berbagai platform sosial. Namun, pemerintah tidak pernah berkomitmen untuk membeli Bitcoin.
Kemudian, Gedung Putih menandatangani perintah eksekutif yang membentuk “Cadangan Strategis Bitcoin.” Namun, cadangan tersebut hanya berisi sekitar 200.000 BTC yang sudah disita oleh Departemen Kehakiman. Pemerintah hanya menghentikan penjualan di masa mendatang.
Tidak ada pembelian Bitcoin baru yang terjadi berdasarkan perintah tersebut. Akibatnya, ekspektasi berubah drastis. Peluang Polymarket untuk cadangan Bitcoin AS pada 2026 turun menjadi 28%. Pada awal 2025, peluangnya pernah mendekati 70%. Namun, probabilitas menurun seiring munculnya kejelasan. Pasar secara bertahap menyadari bahwa cadangan tersebut hanyalah rebranding dari aset yang telah disita.
Selama periode ini, Lummis menyatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali pada 2026. Ia telah menjadi salah satu pendukung terkuat kebijakan terkait Bitcoin di Kongres. Kepergiannya menambah ketidakpastian terkait masa depan peraturan crypto.
Responsible Financial Innovation Act tahun 2026 menguraikan pengawasan crypto, peran lembaga, dan perlindungan konsumen. UU ini juga membahas stablecoin, perpajakan, dan persyaratan kepatuhan di seluruh pasar. Elemen-elemen ini mencerminkan tujuan Lummis yang ingin memisahkan sekuritas dari komoditas sembari tetap menjaga perlindungan investor.
