Taipan Properti Pindah ke Monako demi Hindari Pajak Baru Inggris

Taipan properti, David Reuben (88) yang menempati posisi kedua Sunday Times Rich List bersama saudaranya, Simon, meninggalkan  Inggris menuju Monaco musim panas ini demi menghindari pajak warisan 40%.

Kedua bersaudara sebelumnya berstatus penduduk tak berdomisili (non-dom), yang memungkinkan mereka hanya membayar pajak Inggris atas penghasilan yang diperoleh di negara itu. Status ini dihapus Inggris tahun lalu, setelah berlaku lebih dari dua abad untuk aset global penduduk jangka panjang.

"Kami memilih untuk tinggal di Silicon Valley, dan pajak apapun yang ingin mereka terapkan, silakan saja," kata CEO Nvidia, Jensen Huang, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (9/10/2026).

Berbeda dengan Huang, Monaco justru makin diminati orang superkaya Inggris karena tidak mengenakan pajak penghasilan (capital gain) maupun warisan. Kekayaan gabungan keluarga Reuben ditaksir hampir  28 miliar poundsterling atau Rp 661 triliun (asumsi kurs pound sterling terhadap rupiah 23.630). Kekayaan David Reuben sendiri bernilai US$ 13,1 miliar atau Rp 234 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.890) menurut Bloomberg Billionaires Index.

Kepindahan Reuben terjadi sekitar 18 bulan setelah Inggris menghapus status pajak non-dom, sehingga penduduk kaya dengan rumah permanen di luar negeri bisa menghindari pajak penghasilan luar negeri.

Sistem baru yang berbasis pada status domisili mulai berlaku pada 6 April 2025 seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Fortune dan pada saat itu para penasihat pajak telah memperingatkan masalah yang paling diperdebatkan adalah potensi dikenakannya pajak warisan Inggris sebesar 40% terhadap aset global milik penduduk yang telah lama menetap.

Sejak itu, kepindahan miliarder dari Inggris terus bertambah. Lebih dari selusin miliarder dengan kekayaan gabungan 120 miliar poundsterling atau Rp 2.835 triliun telah meninggalkan Inggris dalam dua tahun sejak Partai Buruh berkuasa, dilaporkan Evening Standard.

 

Menteri Keuangan Inggris John Healey kini mengalami tekanan besar untuk menaikkan pendapatan negara jelang anggaran perdananya yang akan diumumkan 28 Oktober mendatang.

Fenomena serupa tengah berlangsung di California, Amerika Serikat (AS), lewat inisiatif pemungutan suara Proposition 40. Kebijakan ini mengusulkan pungutan satu kali sebesar lima persen terhadap sekitar 200 miliarder di negara bagian itu.

Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Ro Khanna menggelar kampanye mendukung Prop 40 di San Francisco. Sanders menyebutnya sebagai inisiatif pemungutan suara paling penting di negara itu, sementara Gubernur Gavin Newsom menjadi kritikus dan memperingatkan para miliarder bisa pindah ke negara bagian lain untuk menghindarinya.

Sebelumnya, sejumlah miliarder dilaporkan telah lebih dulu pergi sebelum batas waktu kependudukan inisiatif pada 1 Januari 2026. Di antaranya Larry Page, Sergey Brin, Peter Thiel, dan mantan CEO Uber, Travis Kalanick, yang diperkirakan berutang total sekitar US$ 29 miliar atau Rp 685 triliun jika pajak ini berlaku.

Brin sendiri telah menyumbangkan US$ 102 juta atau Rp 1,8 triliun kepada kelompok yang menentang kebijakan ini. Pihak penentang tercatat menghabiskan lebih dari US$ 187 miliar atau Rp 3.345 triliun, dibanding US$ 32 juta atau Rp 572 miliar dari pihak pendukung.

Meski begitu, tidak semua miliarder memilih kabur dari kebijakan pajak baru ini. Huang menegaskan dirinya tidak pernah mempermasalahkan rencana pajak itu dan tetap bersedia membayar berapapun yang ditetapkan.