Sistem Keuangan Indonesia Kuat, BI Dorong Kredit Tumbuh 12%

Bank Indonesia (BI) menilai sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Stabilitas makroekonomi juga dinilai tetap terjaga, sementara ruang pembiayaan perbankan masih terbuka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menggambarkan ketahanan sistem keuangan Indonesia seperti akar bambu yang mampu menghadapi tekanan sekaligus tetap lentur mengikuti perubahan.

Menurut dia, prinsip RESILIENSI tercermin melalui empat hal. Pertama, responsif dalam membaca perubahan dan gejolak global. Kedua, sinergi antara kementerian, lembaga, otoritas, dan industri. Ketiga, lincah serta mampu bertahan dalam menghadapi perubahan. Keempat, siaga dalam mengantisipasi kerentanan sistem keuangan.

"Sistem keuangan yang resilien tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga harus mampu mengubah ketahanan sistem keuangan menjadi pembiayaan yang lebih kuat bagi perekonomian," kata Solikin saat peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 47 (KSK No. 47) dikutip dair keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).

Untuk itu, BI terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan prioritas.

 

Salah satu langkah yang dilakukan BI adalah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta menjalankan program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

Dengan kondisi ketahanan sistem keuangan yang dinilai solid dan ruang pembiayaan yang masih tersedia, BI optimistis penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan pada 2026 dapat tumbuh dalam kisaran 8-12 persen.

Upaya memperkuat intermediasi juga dibahas dalam seminar nasional bertema “Resiliensi Sistem Keuangan sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari BI, Kementerian PPN, dan dunia usaha. Mereka membahas peran kebijakan makroprudensial, kebutuhan pembiayaan yang sejalan dengan pembangunan nasional, serta berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Para narasumber menekankan pentingnya menjaga optimisme dan memperkuat sinergi untuk mengatasi berbagai persoalan struktural yang masih menghambat peningkatan intermediasi perbankan.

 

Ketahanan sistem keuangan Indonesia juga tercermin dalam kondisi perbankan pada semester I 2026. Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan No. 47, likuiditas dan permodalan perbankan masih berada pada level yang memadai.

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat 23,70 persen pada Juni 2026. Sementara itu, risiko kredit tetap rendah dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Kondisi tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk meningkatkan intermediasi dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Buku KSK No. 47 mengusung tema “Menjaga Resiliensi Sistem Keuangan, Memperkuat Momentum Pertumbuhan Ekonomi”.

BI berharap kajian tersebut dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kondisi stabilitas sistem keuangan terkini.

Penerbitan KSK No. 47 juga diharapkan mampu membangun ekspektasi positif dunia usaha terhadap kondisi sistem keuangan yang dinilai memiliki daya tahan sekaligus ruang untuk tumbuh lebih tinggi.