Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnAIWawasanSelengkapnya
Pakai Dana Desa, Purbaya Ungkap Skema Baru Utang Koperasi Merah Putih

Pakai Dana Desa, Purbaya Ungkap Skema Baru Utang Koperasi Merah Putih

Liputan6Liputan62026/09/10 12:18
Oleh:Liputan6
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Liputan6.com, Jakarta -
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan memanfaatkan alokasi dana desa. Menurutnya, sebagian dari anggaran yang disediakan sejak awal tahun akan disisihkan khusus untuk mendukung skema ini.

"Dana kan sudah disediakan dari awal tahun itu. Sebagian dana awal kan disisikan ke situ,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Pemerintah membagi porsi alokasi anggaran tersebut menjadi sepertiga untuk dana desa dan dua pertiganya dialokasikan ke Kopdes. Purbaya menegaskan, pembagian ini sama sekali tidak akan merugikan pihak desa. Sebab, pengelolaan serta kepemilikan unit usaha tersebut nantinya bakal diserahkan sepenuhnya kepada desa setelah koperasi siap beroperasi.

"Yang sepertiga dana desa dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap kooperasinya diserahkan ke desa. Yang punya desa itu kooperasinya," terangnya.

Guna menjaga keberlangsungan usaha di tahap awal, pemerintah bahkan siap menanggung gaji manajer Kopdes selama dua tahun pertama. Begitu koperasi mulai mencetak laba, seluruh hasilnya akan langsung menjadi pemasukan bagi desa.

"Penggajian manajer Kopdes sampai 2 tahun ditanggung negara. Nanti kalau untung masuk ke desa semua itu keuntungannya," lanjut Purbaya.

Penjualan Barang Subsidi di Jaringan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih di Pondok Kelapa (Foto: Devira/Liputan6.com)

Ke depan, pemerintah berencana mengarahkan seluruh penyaluran barang-barang subsidi melalui jaringan Kopdes. Langkah strategis ini diambil untuk menekan praktik tengkulak atau pengumpulan dan penyaluran kembali barang subsidi secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Demi memastikan program ini berjalan tepat sasaran, tim gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Koperasi telah dibentuk untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan.

Purbaya mengalkulasi bahwa pengawasan penyaluran subsidi via Kopdes berpotensi menghemat anggaran negara secara signifikan dalam jangka panjang. Meski begitu, dampak penghematannya tidak akan serta-merta terlihat instan mengingat sistem dan kelembagaan koperasi masih terus dimatangkan.

"Saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan. Enggak besok ya, sambil jalan, sambil persiapkan semuanya," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

0
0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!