Anggota parlemen dari kedua partai di Amerika Serikat mengajukan rencana pemisahan aset kripto, Trump mungkin dapat menghemat jutaan dolar pajak.

Sumber: Global Market Live

Para senator Amerika Serikat mengusulkan sebuah paket etika bipartisan kepada Donald Trump untuk mendorong pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang aset kripto yang dianggap sebagai tonggak penting di Kongres, yang dapat memberinya insentif pajak besar: yaitu ia dapat menunda pembayaran pajak capital gain atas kepemilikan aset kriptonya.

Menurut orang dalam yang meminta anonim karena membahas informasi tidak terbuka, klausul etika yang melekat pada Rancangan Undang-Undang kripto tersebut belum dipublikasikan, dan Gedung Putih beserta anggota Kongres masih merundingkannya. Salah satu ketentuannya mengharuskan presiden melepaskan keterlibatan bisnis terkait aset kripto.

Sumber tersebut mengatakan, langkah wajib pelepasan diperkirakan akan memungkinkan Trump menunda pembayaran pajak federal atas keuntungan tersebut, dengan waktu yang bisa berlangsung selama beberapa tahun, bahkan mungkin tidak pernah perlu dibayar.

Dengan insentif pajak ini, jika ia menginvestasikan hasil penjualan aset kripto ke investasi baru, ia dapat menghemat pajak hingga jutaan dolar. Laporan keuangan tahunan Trump menunjukkan pada 2025 ia memperoleh setidaknya 1,4 miliar dolar AS dari bisnis yang terkait dengan aset kripto dan meme coin. Jika setelah melepas aset tersebut ia menahan investasi baru hingga wafat, capital gain terkait tidak perlu dikenakan pajak.

Untuk saat ini belum jelas apakah akan ada revisi lebih lanjut pada paket etika tersebut guna mendapatkan persetujuan Trump. Usulan ini diajukan oleh Senator Republik North Carolina Thom Tillis dan Senator Demokrat Arizona Ruben Gallego.

Tanpa pengaturan penundaan pajak, Trump mungkin harus segera membayar pajak capital gain sebesar 20%.

Trump merupakan investor utama di World Liberty Financial, dan perusahaan afiliasinya DT Marks DEFI LLC memiliki 38% saham di perusahaan tersebut.

Rancangan Undang-Undang yang sangat diperhatikan oleh industri aset kripto, Clarity Act, hingga kini belum berjalan. Penyertaan kesepakatan etika yang mencakup pelepasan aset dan klausul penundaan pajak dalam undang-undang tersebut menjadi kunci tercapainya kompromi bipartisan. Majority Leader Senat John Thune bersama sejumlah anggota senior Partai Republik berharap mengadakan pemungutan suara prosedural terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut sebelum masa reses Senat pada Agustus. Senat diperkirakan akan memasuki masa reses dalam beberapa hari mendatang.