Komisi Layanan Keuangan Korea berencana untuk menyusun Undang-Undang Dasar Aset Digital, sementara parlemen sedang meninjau rancangan undang-undang penghapusan pajak penghasilan cryptocurrency.

Komisi Layanan Keuangan Korea berencana bersama Partai Demokrat Bersatu merancang Undang-Undang Dasar Aset Digital, yang mencakup penerbitan stablecoin, aturan bisnis, dan persyaratan masuk bursa, serta aspek lainnya. Komite Perencanaan dan Keuangan Majelis Nasional Korea berencana meninjau amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diajukan oleh partai oposisi, di mana amandemen tersebut mengusulkan penghapusan pajak pendapatan kripto sebelum 1 Januari 2027. Menurut peraturan saat ini, pendapatan dari pengalihan atau peminjaman aset kripto yang melebihi 2,5 juta Won per tahun dikenakan pajak 20% serta pajak pendapatan daerah 2%.