Pemerintah Jepang berencana menurunkan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama dua tahun, sumber dana tidak jelas memicu kekhawatiran di pasar obligasi

(1) Menurut laporan media lokal, pemerintah Jepang berencana untuk menurunkan pajak konsumsi makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% mulai April tahun depan, selama dua tahun, untuk memenuhi janji kampanye khas Perdana Menteri Takashi Sanae. Takashi diperkirakan akan menginstruksikan Partai Demokrat Liberal untuk menyusun draf undang-undangnya paling cepat pada hari Kamis.(2) Langkah ini akan menyebabkan kekurangan dana lebih dari 4 triliun yen (sekitar 24,4 miliar dolar AS) setiap tahunnya, namun pemerintah belum menetapkan solusi untuk menutupinya. Sebelumnya, kelompok bipartisan yang membahas langkah ini menyerah pada upaya mencapai konsensus pada hari Senin, karena terjadi perbedaan pendapat yang serius mengenai sumber dana serta apakah pemotongan pajak harus dijadikan permanen. Kekhawatiran investor terhadap prospek fiskal menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah terus tertekan.(3) Pemerintah tetap memutuskan untuk kurang lebih mengikuti skema yang diajukan oleh ketua kelompok pada bulan Juni: pemotongan pajak mulai berlaku April, dan mulai musim gugur 2027, pemerintah akan memberikan subsidi tunai sekitar 600 miliar yen per tahun kepada keluarga yang memenuhi syarat, guna secara dasar mengimbangi beban pajak makanan sebesar 1 persen yang tersisa.