Regulator kripto Pakistan mendorong pemisahan antara mata uang kripto spekulatif dan token yang didukung aset

Odaily melaporkan bahwa Ketua Otoritas Regulasi Aset Virtual Pakistan (PVARA), Bilal bin Saqib, telah meminta Jamia Darul Uloom Karachi untuk memperjelas perbedaan antara aset kripto spekulatif dan token digital yang didukung aset, setelah institusi keagamaan tersebut memutuskan bahwa pembelian berdasarkan kripto tidak sesuai dengan hukum Islam.

Keputusan tersebut berkaitan dengan konsultasi mengenai penggunaan mata uang kripto untuk membayar buku dan biaya kursus online. Kepala Riset JS Global Capital, Waqas Ghani, menyatakan bahwa keputusan tersebut dapat menghambat adopsi kripto yang dipimpin oleh bank di Pakistan, namun volume transaksi sejauh ini belum terdampak.

Saqib menyatakan bahwa PVARA sedang menilai aset digital berdasarkan kategori bersama para ulama, bukan menganggapnya sebagai satu kategori tunggal. Ia mengatakan, obligasi syariah yang tercatat di blockchain mewakili kepemilikan aset riil yang memberikan hasil nyata, token yang didukung emas dan stablecoin dengan cadangan penuh mewakili nilai yang dapat ditebus.

Dia menyatakan, token spekulatif tanpa aset dasar termasuk dalam kategori masalah yang berbeda, dan kekhawatiran para ulama harus ditanggapi dengan serius. PVARA akan terus bekerja sama dengan para ulama saat merancang kerangka perizinan, mendorong stablecoin, dan tokenisasi aset dunia nyata di Pakistan.