Eksekutif SBI: Proses reformasi pajak kripto di Jepang berjalan lambat, kemungkinan baru berlaku paling cepat pada tahun 2028

CEO SBI Global Asset Management, Tomoya Asakura, menyatakan bahwa proses reformasi pajak kripto di Jepang sangat lambat. Mengutip pandangan dari kalangan politik, ia mengatakan bahwa reformasi tersebut kemungkinan akan tertunda dan paling cepat baru akan diterapkan pada tahun 2028. Tomoya Asakura menekankan bahwa jika reformasi ini tertunda, Jepang akan tertinggal dari Amerika Serikat serta kawasan Asia dan Timur Tengah. Saat ini, tarif pajak tertinggi atas keuntungan kripto di Jepang mencapai 55%. Financial Services Agency (FSA) Jepang berencana untuk menyesuaikan aset kripto agar dikenakan pajak terpisah sekitar 20%. Revisi undang-undang terkait diharapkan akan diajukan ke parlemen pada awal tahun 2026.