Jepang sedang mempersiapkan aturan baru yang dapat secara signifikan mengubah cara aset kripto disimpan dan dikelola di negara tersebut. Financial Services Agency (FSA) menginginkan setiap perusahaan yang memegang atau mengelola kripto untuk bursa agar secara resmi terdaftar di pemerintah. Ini berarti setiap penyedia kustodian atau manajemen perdagangan harus membuktikan bahwa mereka aman dan patuh sebelum menangani aset pengguna.
Bursa kripto di Jepang sudah memiliki aturan yang ketat. Mereka harus melindungi dana pengguna, menyimpan sebagian besar aset di cold wallet, dan menjaga kontrol internal yang jelas. Namun ada celah: aturan ini tidak berlaku untuk perusahaan luar yang disewa bursa untuk dukungan kustodian atau perdagangan.
Celah tersebut menjadi masalah nyata pada tahun 2024. DMM Bitcoin, salah satu bursa utama di Jepang, diretas dan kehilangan ¥48,2 miliar (sekitar $312 juta) dalam bentuk bitcoin. Peretasan tersebut tidak terjadi di dalam bursa itu sendiri. Insiden ini berasal dari perusahaan perangkat lunak pihak ketiga, Ginco, yang menangani sebagian operasi perdagangan bursa. Insiden ini mengungkap kelemahan besar: meskipun bursa sudah aman, mitra luar yang tidak diatur dapat membahayakan dana pengguna.
- Baca Juga :
- FSA Jepang Akan Memperketat Aturan Pinjaman Kripto, Mengusulkan Batasan Untuk IEO
- ,
Di bawah rencana ini, perusahaan yang menyediakan layanan kustodian atau perdagangan kripto harus mendaftar ke otoritas sebelum beroperasi. Bursa hanya diperbolehkan menggunakan kustodian yang terdaftar dalam daftar resmi pemerintah. Singkatnya, jika penyedia menyentuh aset pengguna dengan cara apa pun, mereka harus memenuhi standar keamanan yang sama dengan bursa itu sendiri.
Anggota Dewan Sistem Keuangan Jepang, yang memberi nasihat kepada Perdana Menteri, membahas proposal ini pada 7 November. Menurut laporan dari Nikkei, sebagian besar anggota mendukung perubahan ini. FSA berencana untuk mengubah diskusi ini menjadi proposal formal dan menargetkan untuk mengajukan amandemen terhadap undang-undang keuangan yang ada pada sesi parlemen tahun 2026.
Aturan ini muncul di saat Jepang secara aktif mendorong inisiatif baru di bidang kripto dan blockchain. FSA baru-baru ini menyetujui stablecoin pertama Jepang yang didukung yen, JPYC, dan mendukung uji coba stablecoin yang melibatkan tiga bank besar Jepang, Mizuho, MUFG, dan SMBC. Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa Jepang ingin menjadi pemimpin dalam keuangan digital, namun tanpa mengorbankan keamanan. Bagi pemegang kripto sehari-hari, langkah ini berarti perlindungan lebih. Bursa tidak akan dapat mengalihdayakan operasi penting ke perusahaan yang tidak dikenal atau kurang aman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset pengguna akan memerlukan pengawasan dan pendaftaran pemerintah.
